PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

 

 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

HUKUM INVESTASI

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Landasan filosofis

Pasal 33 Ayat (1) dan (4) UUD 1945:

(1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pengertian PMDN

menurut Pasal  1 Ayat (2) UU No.25/2007

 tentang investasi:

“ Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”

Pengertian modal dalam Negeri

                Menurut Pasal 1 angka 9 UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah:

                “modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”

DASAR HUKUM

•          Undang-undang Nomor  6 tahun 1968 tentang PMDN

•          UU No.12 tahun 1970 Tentang perubahan dan tambahan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman modal dalam Negeri

•          Kedua UU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal

PENANAM MODAL PMDN

•          Warga Negara Indonesia

•          Badan Usaha Indonesia

•          Negara Republik Indonesia atau Daerah

BIDANG USAHA

                Diatur dalam Perpres No.111/2007 Tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan:

•          Bidang usaha yang hanya terbuka bagi PMDN terdiri dari 47 bidang usaha.

•          Bidang usaha yang tertutup mutlak tediri dari 23 bidang usaha.

Permohonan PMDN

Lampiran Bagi permohonan penanaman modal baru dalam

rangka PMDN:

•          Bukti diri pemohon

•          Surat kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan pemohon sendiri

•          Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon

•          Uraian rencana kegiatan

•          Persyaratan dan/ ketentuan sektoral tertentu yang dikeluakan oleh pemerintah

•          Lampiran tertentu bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan

Perbedaan perusahaan nasional dan asing

•          Perusahaan nasional: Perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/ atau swasta nasional

•          Perusahaan asing: Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari pihak asing (maksimal 95 persen modalnya berasal dar pihak asing)

Perusahaan nasional

Berdasarkan kepemilikan perusahaan nasional dibagi menjadi 2 macam yaitu;

1. Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara (BUMN). BUMN adalah: badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yan dipisahkan (Pasal 1 Ayat 1 UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN). Bentuk BUMN adalah PERUM dan PERSERO
2. Perusahaan swasta Nasional: Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Bentuknya: Firma, CV, Koperasi dan PT

BENTUK BADAN USAHA

•          Perseroan Terbatas

•          Koperasi

•          CV (Persekutuan Komanditer)

•          Firma

•          BUMN

•          BUMD

•          Perorangan

KEWAJIBAN PENANAM MODAL

•          Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

•          Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

•          Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM

•          Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi penanaman modal

•          Mematuhi semua ketentuan peraturan PerUUan

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

Investor domestik ybs dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
5. Sanksi lainnya berdasarkan peraturan perUU an

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

Investor domestik ybs dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
5. Sanksi lainnya berdasarkan peraturan perUU an

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

Investor domestik ybs dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
5. Sanksi lainnya berdasarkan peraturan perUU an

TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

•          Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan Peraturan PerUUan

•          Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan PerUUan

•          Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat

•          Menjaga kelestarian lingkungan hidup

•          Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja

•          Mematuhi semua peraturan PerUUan

PENGAJUAN PERMOHONAN

                Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM, dengan mengisi formulir menyangkut:

•          Keterangan pemohon: identitas pribadi pemohon dan identitas badan usaha

•          Keterangan rencana proyek

LAMPIRAN PERMOHONAN

•          Bukti diri pemohon

•          Surat kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan pemohon sendiri

•          Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon

•          Uraian rencana kegiatan

•          Persyaratan dan/ ketentuan sektoral tertentu yang dikeluakan oleh pemerintah

•          Lampiran tertentu bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

•          Golongan usaha ini hanya dapat diusahakan oleh penanam modal dalam negeri

•          Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang cadangkan bagi golongan usaha UMKMK serta bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKMK

•          Pemerintah memajukan UMKMK melalui pembinaan, kemitraan,dan fasilitas-fasilitas tertentu yang membantu keberlangsungan UMKMK