Pembaharuan hukum investasi

 

 Pembaharuan hukum investasi

Hukum investasi

Pembaharuan hukum investasi

UU Investasi

•          UU No.1 Tahun 1967 Tentang penanaman modal asing (PMA)

•          UU No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman modal dalam negeri (PMDN)

•          UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dengan berlakunya UU ini kedua UU sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi

MENGAPA UU INVESTASI PERLU DIRUBAH?

•          Tuntutan reformasi hukum untuk mengganti UU investasi yang lebih bernuansa futuristik

•          Tuntunan dunia usaha yang semakin dinamis membutuhkan UU yang sesuai perkembangan zaman

•          Harus disesuaikan dengan isi perjanjian WTO

Asas-asas penanaman modal

Menurut Pasal 3 UU No.25 Tahun 2007

•          Kepastian hukum

•          Keterbukaan

•          Akuntabilitas

•          Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

•          Kebersamaan

•          Efisiensi berkeadilan

•          Berkelanjutan

•          Berwawasan lingkungan

•          Kemandirian

•          Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Beberapa kebijakan baru investasi

•          Lahirnya UU Penanaman modal Nomonr 25 Tahun 2007

•          Keisitimewaan bagi investor yang berinvestasi minimal 100.000 U$, diberikan ijin tinggal permanen

•          Dibentuknya dewan penanaman modal yang terdiri dari kementerian keuangan, ketenagakerjaan, perdagangan dan industri dan hukum dan HAM yang bertugas mensinergikan kebijakan investasi

•          Revisi PP No. 20 Tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam rangka penanaman modal asing, Keppres No.96 Tahun 2000 Tentang Daftar Negatif Investasi

Asas yang hanya dikandung oleh UUPM

•          Asas non diskriminasi yaitu pemberian perlakuan yang sama kepada para penanam modal

•          Perlakuan yang sama diberikan dalam hal pengurusan perizinan

•          Asas ini hanya terdapat dalam UUPM No.25 Tahun 2007 dan tidak terdapat pada UU sebelumnya

JENIS-JENIS PERMOHONAN PENANAMAN INVESTASI

•          Permohonan penanaman modal baru

•          Permohonan perluasan penanaman modal

•          Permohonan perubahan penanaman modal

koordinasi Penanaman modal

•          Sebelumnya koordinasi PM dibawah 2 lembaga yaitu BKPM dan BKPMD

•          Sejak tahun 2004Koordinasi PM hanya beradap di bawah kewenangan BKPM

•          Berdasarkan Perpres No.27 Tahun 2009 Tentang “pelayanan terpadu satu pintu pintu” pelayanan PM berdasarkan sistem satu pintu

•          Hal yang sama diatur dalam Pasal 27-30 UUPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

•          Satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang mengoordinasikan investasi adalah BKPM

•          Lingkup kewenangan BKPM dalam hal pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal

•          Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu Pintu

IZIN-IZIN YANG DITERBITKAN BKPM

•          Angka pengenal importir terbatas

•          Izin usaha/izin usaha tetap/ izin perluasan

•          Rencana penggunaan tenaga kerja asing

•          Rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing

•          Izin mempekerjakan tenaga kerja asing

•          Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih satu provinsi

•          Fasilitas pembebasan/ keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal atau bahan baku/ penolong dan fasilitas fiskal lainnya

Sistem Pelayanan terpadu satu pintu adalah

“kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian kewenangan atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya suatu dokumen yang dilakukan di satu tempat”

Kewenangan PTSP di daerah

•          Perangkat daerah propinsi bidang penanaman modal (PDPPM):  bekerja dalam lingkup propinsi berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur

•          Perangkat daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) bekerja dalam lingkup kabupaten/ kota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati/walikota

TUJUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

                Tujuan pelayanan terpadu satu pintu adalah membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan:

•          Pelayanan

•          Fasilitas fiskal

•          Informasi mengenai penanaman modal (Pasal 26 UUPM)

Kebijakan dasar penanaman modal

1. Memberi perlakuan yang sama bagi PMA maupun PMDN dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal
3. Membuka  kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)

Fasilitas penanaman modal

1. Fasilitas fiskal (perpajakan) kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu
2. Kepastian bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang dimuat dalam Peraturan presiden
3. Hak repatriasi dan transfer dalam valuta asing
4. Perizinan impor dan pelayanan keimigrasian
5. Hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna bangunan (HGB) dan hak pakai
6. Nasionalisasi dan penyelesaian sengketa