Hukum Acara Pidana

KUHAP ( Kitab undang undang Hukum Acara pidana ) UU no 8/1981 bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Ilmu bantu dalam KUHAP

-          Ilmu Logika

-          Ilmu pisikologoi

-          Kriminologi

Fungsi KUHAP

-          Bagi aparat hukum sebagai pedoman dalam rangka mencari kebenaran materil.

-          Bagi penyidik sebagai pedoman dalam melakukan penyidikan.

-          Bagi jakssa sebagai pedoman dalam melakukan penuntutan.

-          Bagi advokat/penasehat hukum sebagai pedoman dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak tersangka.

-          Bagi hakim sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan hukum.

KUHAP sebagai sistem peradilan pidana memiliki subsitem

-          Penyidikan.

-          Penuntutan.

-          Pemeriksaan sidang pengadilan.

-          Pelaksanaan (eksekusi).

Penyelidikan

Yang di maksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang  di duga sebagai adanya tindak pidana.

Wewenang penyelidik

-          Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

-          Mencari keterangan dan barang bukti.

-          Dapat memberhentikan seseorang yang di curigai serta memeriksa tanda pengenal diri.

-          Mengadakan tindakan hukum yang bertanggung jawab.

-          Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan beberapa hal.

o   Melakukan penangkapan

o   Melakukan penahanan

o   Larangan meninggalkan tempat

o   Pengeledahan,penyitaan

o   Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

o   Membawa dan menghadapkan seseorang ke depan penytidik

Penyidik

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan serta mengumpulkan barabg-barang bukti dan dengan barang bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya.

Menurut KUHAP penyidik di golongak menjadi 2

1.      Pejabat polisi negara repiblik Indonesia.

PP no 27 yahun 1983. Berpangkat sekurang kurangnya pembantu letnan 2, pengecualian penyidil polisi di daerah terpencil yang tidak terdapat pembantu letnan 2 bisa di gantikan dengan bintara asal bertempat di kapolsek. Pengangkatan penyidik di lakukan oleh KAPOLRI

2.      Pejabat pegawai negri sipil tertentu yang di berikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sekurang kurangnya pengatur muda tingkat 1 atau golongab D3. Pejabat pegawai negri sipil yang di beri wewenang khusus.

-          Pejabat beacukai

-          Pejabat imigarasi

-          Pejabat polisus